JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta publik memberikan kesempatan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menjelaskan polemik dokumen pendidikannya. PSI menilai klarifikasi secara langsung perlu dilakukan sebelum tuntutan pengunduran diri maupun pemakzulan Gibran semakin jauh bergulir.
Sikap tersebut disampaikan Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus, pada Selasa (10/11/2026). Ia menilai desakan sejumlah pihak agar Gibran segera mundur dari jabatan Wakil Presiden terkesan terlalu terburu-buru, mengingat yang bersangkutan belum memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan penjelasan kepada masyarakat.
Menurut Bestari, persoalan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui klarifikasi. Ia mempertanyakan alasan munculnya tuntutan pengunduran diri sebelum pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menjelaskan duduk perkara.
Bestari juga menegaskan bahwa PSI tidak mempermasalahkan apabila wacana pemakzulan dibahas melalui DPR. Namun, proses tersebut harus berjalan sesuai aturan konstitusi dan tidak dilakukan dengan melewati tahapan yang telah ditentukan.
Ia mengingatkan bahwa pemakzulan bukan keputusan yang dapat diambil secara langsung hanya berdasarkan desakan politik. Terdapat prosedur dan mekanisme ketatanegaraan yang harus dipenuhi sebelum usulan pemberhentian seorang pejabat negara dapat diputuskan.
Bestari juga meminta pihak-pihak yang mendorong pemakzulan menjelaskan kepada masyarakat mengenai dasar dan tahapan yang akan ditempuh. Dengan demikian, publik dapat memahami alasan di balik tuntutan tersebut, bukan hanya mengetahui keputusan akhir yang diinginkan.
Merespons Desakan dari PDIP
Pernyataan Bestari tersebut turut menanggapi sikap Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, yang sebelumnya mendorong Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Andreas bahkan menyampaikan bahwa apabila Gibran tidak bersedia mundur, DPR dapat menempuh proses pemakzulan.
Dorongan tersebut muncul setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Perbedaan pandangan antara PSI dan PDIP memperlihatkan dinamika politik yang berkembang dalam menyikapi persoalan tersebut. Di satu sisi, terdapat desakan agar Gibran mengambil tanggung jawab politik atas polemik yang muncul. Sementara itu, PSI meminta agar persoalan diselesaikan dengan memberikan ruang klarifikasi serta tetap mengikuti prosedur hukum dan konstitusi.
DPR Terima Aspirasi untuk Menindaklanjuti Polemik
Di tengah perbedaan sikap partai politik, pimpinan DPR RI juga mulai menerima berbagai aspirasi mengenai tindak lanjut persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa usulan tersebut datang dari berbagai kelompok masyarakat sipil maupun anggota DPR dari sejumlah fraksi. Mereka menginginkan agar persoalan tersebut dibahas melalui mekanisme resmi di parlemen.
Dasco menjelaskan, pembahasan sebelumnya belum dapat dilakukan secara formal karena DPR masih berada dalam masa reses. Sejumlah komunikasi antarpihak masih berlangsung secara informal dan belum dibawa ke rapat pimpinan maupun forum Badan Musyawarah.
Setelah masa sidang DPR kembali dibuka pada Selasa (10/11/2026), usulan yang masuk dijadwalkan mulai ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Menurut Dasco, pimpinan DPR akan melihat perkembangan aspirasi tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya. Pembahasan di parlemen diharapkan dapat dilakukan sesuai tata tertib dan kewenangan DPR.
Berawal dari Putusan MA dan MK
Polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian setelah MA mengabulkan gugatan terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden tersebut.
Putusan dengan Nomor 742 K/TUN/2026 dibacakan pada 30 Oktober 2026. Dalam putusan tersebut, MA mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. MA juga menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Sebelumnya, MK juga telah memeriksa perkara yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.
Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan bahwa temuan dalam pertimbangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Rangkaian putusan tersebut kemudian memunculkan berbagai respons dari kalangan politik dan masyarakat. Sejumlah pihak mendorong DPR menggunakan mekanisme konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, sementara pihak lainnya meminta agar Gibran terlebih dahulu diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi.
Dengan berkembangnya polemik ini, perhatian publik kini tertuju pada langkah DPR dalam menindaklanjuti aspirasi yang telah diterima. Di sisi lain, permintaan PSI agar Gibran diberi ruang klarifikasi menjadi salah satu pandangan politik yang turut mewarnai perdebatan mengenai masa depan jabatan Wakil Presiden tersebut.
Proses selanjutnya tetap harus mengacu pada ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku, sehingga setiap keputusan mengenai jabatan Wakil Presiden tidak hanya didasarkan pada tekanan politik, tetapi juga melalui mekanisme yang sah.