MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berencana melarang penggunaan dan perdagangan rokok elektrik atau vape di seluruh wilayah Sumatera Utara. Kebijakan tersebut akan dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
Bobby menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri kegiatan Panggung Demokrasi Mahasiswa yang diselenggarakan Aliansi Cipayung Plus dan Aliansi BEM se-Sumatera Utara di Kantor Dinas Perhubungan Sumut, Medan, Selasa (10/11/2026).
Menurut Bobby, rancangan regulasi tersebut merupakan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama DPRD Sumut menargetkan pembahasan aturan itu dapat diselesaikan pada akhir November 2026.
Dalam rancangan kebijakan tersebut, larangan tidak hanya mencakup penggunaan rokok elektrik, tetapi juga peredaran dan perdagangan vape, pod, serta produk sejenisnya. Apabila aturan telah disahkan dan diberlakukan, masyarakat tidak lagi diperbolehkan menggunakan maupun memperdagangkan produk tersebut di wilayah Sumatera Utara.
Bobby menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya. Meski demikian, pemerintah juga mempertimbangkan dampak ekonomi yang mungkin muncul, terutama bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari bisnis vape.
Pemprov Sumut Siapkan Skema Pembiayaan bagi Pedagang Terdampak
Di tengah rencana pelarangan tersebut, Bobby menyatakan pemerintah daerah tidak ingin pelaku usaha kecil menjadi pihak yang dirugikan akibat perubahan kebijakan. Karena itu, Pemprov Sumut berencana menyiapkan dukungan permodalan bagi pedagang vape yang nantinya harus menghentikan kegiatan usahanya.
Rencana tersebut muncul setelah mahasiswa menyampaikan aspirasi agar pemerintah turut memperhatikan nasib pedagang yang telah menjalankan usaha secara legal. Menanggapi hal itu, Bobby menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Bank Sumut untuk merancang skema kredit khusus bagi pelaku UMKM terdampak.
Pembiayaan tersebut diharapkan dapat membantu pedagang mengalihkan kegiatan usaha ke sektor lain. Dengan demikian, mereka tetap memiliki peluang untuk memperoleh penghasilan meskipun tidak lagi dapat menjalankan bisnis perdagangan vape.
Bobby juga membuka kemungkinan adanya kebijakan keringanan bunga pinjaman. Skema tersebut masih akan dibahas lebih lanjut, termasuk peluang agar bunga kredit ditanggung oleh pemerintah provinsi dalam jangka waktu tertentu.
Selain Bank Sumut, pemerintah daerah juga membuka peluang kerja sama dengan lembaga perbankan lain, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.
Larangan Vape Mengikuti Perkembangan Isu Zat Adiktif
Rencana pelarangan vape di Sumatera Utara muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap penggunaan rokok elektrik yang dikaitkan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo disebut mengeluarkan instruksi kepada jajaran kepolisian agar tidak menggunakan vape dan produk sejenis. Sejumlah kepolisian daerah juga mengambil langkah pembatasan penggunaan rokok elektrik di lingkungan kantor kepolisian.
Perhatian terhadap vape semakin berkembang setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Komisi Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 mengenai hukum penggunaan rokok elektrik. Fatwa tersebut mencakup ketentuan mengenai penggunaan, penyalahgunaan, produksi, hingga perdagangan vape.
Perkembangan tersebut turut menjadi latar belakang meningkatnya pembahasan mengenai pengaturan rokok elektrik di berbagai daerah.
Meski demikian, rencana Pemprov Sumut masih perlu melalui proses pembahasan dan persetujuan bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ketentuan teknis mengenai cakupan larangan, mekanisme pengawasan, serta pelaksanaannya juga menjadi hal yang perlu diperjelas dalam regulasi tersebut.
Melalui kebijakan ini, Pemprov Sumatera Utara berupaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan zat adiktif sekaligus menyiapkan langkah mitigasi bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Dukungan pembiayaan bagi pedagang menjadi salah satu upaya agar perubahan kebijakan tidak serta-merta memutus mata pencaharian pelaku usaha kecil.