JAKARTA – Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie meminta pimpinan delapan partai politik yang memiliki fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera mengambil sikap terkait tuntutan masyarakat untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Jimly menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah politik dan hukum di parlemen.
Pernyataan tersebut disampaikan Jimly setelah menghadiri kegiatan Aksi Rakyat Bela Indonesia di Lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia berharap para pimpinan partai politik segera melakukan musyawarah untuk menentukan langkah penyelesaian atas persoalan yang terus menjadi perhatian publik.
Menurut Jimly, polemik yang tidak kunjung menemukan penyelesaian berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan. Terlebih, masa pemerintahan saat ini masih menyisakan sekitar tiga tahun ke depan.
Ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa keputusan yang jelas. Karena itu, Jimly berharap para pemimpin partai yang memiliki kekuatan politik di DPR dapat mendengarkan aspirasi masyarakat dan membahasnya melalui mekanisme yang berlaku.
Jimly juga mengharapkan seluruh pejabat negara, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif, memberikan perhatian terhadap tuntutan yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, keputusan bersama melalui musyawarah diperlukan agar polemik tersebut memperoleh penyelesaian.
Polemik Berawal dari Putusan MK dan MA
Dorongan untuk memproses pemakzulan Gibran berkaitan dengan dua putusan lembaga peradilan yang menyoroti persyaratan pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Pada 6 Oktober 2026, MK memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum.
Namun, dalam pertimbangan perkara, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA atau sederajat.
MK juga menegaskan bahwa dalam perkara tersebut pihaknya tidak dapat membatalkan maupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden sebagaimana diminta para pemohon.
Perkembangan berikutnya terjadi pada 30 Oktober 2026. MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran.
Putusan tersebut tercatat dengan nomor perkara 742 K/TUN/2026. Dalam amar putusannya, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Perkara tersebut berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.
Dua putusan tersebut kemudian memunculkan beragam respons politik, termasuk desakan agar DPR menindaklanjuti persoalan persyaratan pendidikan Gibran melalui mekanisme ketatanegaraan.
Pemakzulan Harus Melalui Mekanisme Konstitusional
Meski tuntutan pemakzulan semakin ramai disuarakan, pemberhentian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan secara langsung hanya berdasarkan desakan masyarakat ataupun satu putusan pengadilan.
Konstitusi telah mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut, pemberhentian dapat dilakukan apabila pejabat bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden maupun Wakil Presiden.
Prosesnya harus diawali melalui pendapat DPR yang kemudian dimintakan pemeriksaan kepada MK. Apabila MK memutuskan bahwa alasan pemberhentian terbukti sesuai ketentuan konstitusi, DPR dapat meneruskan usulan tersebut kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk diputuskan melalui sidang.
Dengan demikian, aspirasi pemakzulan yang disampaikan sejumlah pihak masih harus melalui tahapan pembahasan politik dan pengujian hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
DPR Masih Menunggu Putusan Lengkap MA
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pimpinan DPR belum membahas secara resmi usulan pemakzulan Gibran. Hal tersebut disebabkan DPR masih berada dalam masa reses dan belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang melibatkan fraksi-fraksi.
Dasco mengatakan DPR juga masih menunggu salinan lengkap putusan MA untuk memahami secara menyeluruh pertimbangan hukum dalam perkara tersebut.
Ia menyebut berbagai aspirasi masyarakat terkait persoalan Gibran telah diterima DPR. Namun, pembahasan lebih lanjut baru dapat dilakukan setelah masa sidang kembali dibuka pada Selasa (10/11/2026).
DPR, lanjut Dasco, akan menunggu perkembangan dan sikap para anggota dewan sebelum menentukan langkah kelembagaan yang akan diambil.
Polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran dan tuntutan pemakzulan pun masih menjadi perhatian publik. Sikap para pimpinan partai politik di parlemen serta proses konstitusional yang akan ditempuh DPR menjadi hal yang dinantikan dalam perkembangan persoalan tersebut.